Selasa, 02 Oktober 2012

Open Government , Solusi Penerapan Good Government di Kema Unpad


     Kampus adalah universitas pembentuk karakter bangsa. Tidak terlepas dengan peran kampus didalamnya sebagai miniatur negara yang menyajikan banyak media-media belajar yang memberi keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi secara nyata. Universitas karakter ini setiap tahunnya melahirkan generasi-generasi baru yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan bangsa. Pola pikir yang kritis, karakter yang kuat, akhlaq yang baik dan prestasi dalam masing-masing bidang pendidikan diharapkan bisa dimiliki oleh setiap generasi yang menjadi lulusan universitas karakter bangsa ini.
            Balada kehidupan mahasiswa di kampus dekat dengan organisasi kemahasiswaan. Dalam organisasi kemahasiswaan dibutuhkan tata kelola organisasi kemahasiswaan yang ideal, pemerintahan kemahasiswaan yang baik serta pola koordnasi yang ada di dalamnya. Menyoal mengenai student government  teringat perkataan seorang ahli tata negara dari jerman Christoph yang  menilai Good Governance atau tata Kelola yang baik harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya dalam aspek teknis semata, namun juga dalam kerangka politik. Bagaimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang tidak hanya dapat dinikmati segelintir orang.
            Satu decade telah dilewati oleh Kema Unpad. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang didalamnya terdapat BEM sebagai lembaga eksekutif, BPM sebagai lembaga legislatif, serta UKM dan peran serta lembaga serupa ditingkat fakultas menelisik untuk mengetahui keberadaannya apakah cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.
‘Open Government’
            Mahasiswa perlu  mendapatkan keterbukaan informasi menganai apapun yang terjadi di masing-masing lembaga kemahasisswaan di unpad. Penulis coba melihat dan bercermin dari sebuah negara yang memiliki system federasi sama seperti dengan bentuk Kema Unpad saat ini.
            Secara formal, wacana open government di Amerika diawal ketika Presiden Barrack Obama tanggal 21 Januari 2009 menandatangani memorandum open government sebagai bentuk komitmentnya menciptakan era keterbukaan dalam pemerintahan Amerika Serikat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Komitmen Obama untuk menyelenggarakan keterbukaan sendiri sebenarnya telah dimulai sejak era kampanye di mulai.  FenomenaObama muncul sebagai calon presiden yang berasal dari ras Afro-Amerika mengeluarkan transparansi dana kampanye yang mereka gunakan saat itu.  Obama membuka lebar-lebar kesempatan bagi masyarakat yang bahkan mendonasikan satu dolar Amerika untuk dana kampanye kemenangannya dan melaporkannya kepada Federal Election Committee (FEC). FEC melaporkan kepada public saat itu bahwa sebagian besar dana yang obama dapat untuk menyelenggarakan kampanye adalah dana hasil prtisipasi dari masyarakat yang jumlah totalnya mencapai 60,4 persen dari dana total kampanye.
            Komitmen obama dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka dilanjutkan dengan menandatangani memorandum yang berjudul “Transparancy and Open Government”. Dalam memorandum tersebut ada tiga poin yang dikedepankan dalam open government Obama, yaitu Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi.
Transparansi
            Pemernintah diharuskan memiliki keterbukaan kepada masyarakat. Pemerintahan yang memiliki transparansi yang baik dicirikan dengan adanya peningkatan akuntabilitas dan penyediaan informasi bagi warga mengenai apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Partisipasi
            Pemerintah harus partisipatif dengan melibatkan public demi meningkatkan efektifitas pemerintah dan kualitas keputusan yang dibuat. Pengaplikasian poin partisipasi mengharuskan keterlibatan public dalam rangka memberi masukan saran atau bahkan kritik dalam merancang kebijakan yang akan dibuat lembaga pemerintah.
Kolaborasi
            Poin kolaborasi dijalankan setelah adanya transparansi dan partisipasi. Wujud dari penerapan transparansi dan partisipasi adalah kolaborasi yang baik dari semua elemen yang ada didalam pemerintahan. Cirinya adalah kemajuan pemerintahan dan keberlangsuangn pemerintahan yang dirasakan secara nyata dan kinerja yang terukur kesuksesannya.
Perubahan yang diperoleh Amerika?
  1. Peluncuran Challenge.gov sebagai tempat menaruh ide dan konsep inovasi baru dari para pelaku industry kreatif untuk penyelenggaraan open government
  2. Mendapatkan banyak penghargaan
  3. Peluncuran Recovery.gov dan ITdashboard untuk memantau penggunaan dana pemulihan oleh pemerintah. Situs ini terbukti berhasil menjadi sarana pengawasan ketat yang dilakukan oleh masyarakat. Hasilnya , sebuah proyek TI dari Department of Veterans Affairs (VA) senilai 54 juta dolar AS berhasil dihetikan
Refleksi Kema Unpad
            Penerapan pemerintahan terbuka atau open governtment di Amerika nyata dapat memberikan berbagai efek positif. Lalu menelisik penulis untuk membandingkannya dengan Kema Unpad. Apakah selama ini BEM, BPM maupun UKM pernah menjalankan system ini dalam perjalanan perpolitikannya selama ini.
            Berbicara mengenai Student Government  tidak hanya asik membahas tentang system tata kelola dan tata pemerintahannya saja. Student Government membawa sebuah harapan besar yang terbuka dan dimiliki oleh Kema yang seharusnya bisa menjadi universitas pembentuk karakter bangsa. Keberadaan BEM misalnya sekarang ini, apakah bisa benar-benar menjalankan keterbukaannya pada mahasiswa mengenai transparansi dana misalnya, pembuatan proker yang dibuat pun belum benar-benar berdasarkan kebutuhan mahasiswa. Sehingga tidak salah jika seolah BEM menjadi organisasi yang terkesan eksklusif. Keterbukaan itu harus dimulai dari awal, sejak masa kampanye misalnya, penentuan mentri yang alhmdulillah penjaringan terbuka bisa dilaksanakan mulai periode ini, pembuatan kebijakan-kebijakan yang BEM Kema Unpad keluarkan. Transparansi dana, proker , partisipasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan serta kolaborasi yang BEM Kema Unpad lalukan harus lebih terbuka.
            BPM Kema Unpad yang seolah berjalan menjadi pelengkap BEM Kema Unpad belum memiliki keterbukaan dalam setiap kebijakan yang diambil, Tingkat popularitas lembaga legislative ini yang seharusnya bisa dibangun mulai dari penguasaan poin transparansi, partisipasi mahasiswa hingga kolaborasi dengan elemen-elemen lembaga kemahsiwaan lainnya. Mahasiswa seharusnya dimudahkan dalam mengakses apa saja undang-undang yang sedang digarap oleh BPM, apa saja hasil sidang pleno yang dijalankan BPM dan lain-lain.
            Tingkat partisipasi kampanye pada masa obama yang meningkat sebesar 14 % bisa menjadi cerminan awal betapa pemerintah yang terbuka bisa meningkatkan peran aktif masyarakat yang mungkin juga akan seperti itu untuk mahasiswa di Kema Unpad.  Harapan positif yang semoga bisa segera diciptakan dengan menerapkan open government semoga bisa menjawab  poin partisipasi mahasiswa , pembenahan fungsi dan peran alat kelengkapan Kema Unpad dan menjawab kebutuhan mahasiswa Kema Unpad.


                                                                                                            @SriNoorCh
                                                                                                      Senator Faperta Unpad
                                                                            Ketua Komisi 1 BPM Kema Unpad 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar